SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Balai Syura ikut memberikan dukungan kepada Syarifah Munira SAg yang mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Banda Aceh. “Pencalonan ibu Syarifah Munira perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari partainya sendiri,” kata Presidium Balai Syura, Norma Susanti di Banda Aceh, Rabu (6/4/2022).
Seperti diketahui, DPC PPP Kota Banda Aceh menggelar musyawarah cabang (muscab) IX yang pembukaannya berlangsung di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh, Kamis (31/3/2022). Dalam kegiatan itu, peserta muscab tidak memilih ketua baru, melainkan memilih unsur formatur yang nanti bertugas memilih ketua dan pengurus baru. Ada empat kandidat yang bersaing dalam muscab PPP Banda Aceh. Presidium Balai Syura, Norma Susanti menyatakan, partai politik harus mendukung ketika ada perempuan berani terlibat lebih luas dalam kepartaian.
Apalagi, posisi perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen dalam sebuah partai politik sudah diatur dalam regulasi. “Idealnya untuk mengisi kuota ini, ada upaya serius yang dilakukan terutama oleh partai politik. Tapi kita cukup tahu, kegiatan-kegiatan pendidikan untuk perempuan masih sangat terbatas, ini yang menyebabkan tidak banyak perempuan yang mampu dan siap untuk jabatan strategis di publik,” ujarnya.
Norma menilai, pencalonan Syarifah Munira sebagai calon Ketua DPC PPP Banda Aceh merupakan langkah maju, positif, dan sesuai dengan kebijakan politik terkait dengan keterwakilan perempuan. “Kalau mau kita hubungkan dengan sejarah, hal ini terkait erat dengan inspirasi endatu Aceh masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam yang sangat terbuka, mengalirkan peran politik laki-laki dan perempuan secara setara dalam spirit membangun Islam,” ungkap Norma.
Upaya ini, tambah Norma, akan memberi contoh dan memotivasi bagi perempuan-perempuan potensial lainnya untuk berani maju ke ruang politik atau publik dengan mengemban jabatan strategis.
“Tidak banyak perempuan yang berani dan siap untuk berjuang secara politik dengan menjabat posisi penting. Selama ini, Aceh masih belum memenuhi kuota minimal 30%, baik diparlemen atau di posisi strategis di pemerintahan hingga ke pemerintahan desa,” sebut Norma.
Padahal, keberadaan perempuan potensial ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong lahirnya kebijakan dan program-program yang responsif untuk pemberdayaan perempuan dan menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan perempuan.
Ini juga sejalan dengan program strategis pemerintah yang mengupayakan pengarus-utamaan gender dalam pembangunan untuk menjalankan prinsip dari tujuan pembangunan global (SDG’s) yaitu tidak ada satu orangpun tertinggal dalam pembangunan,” tutup Norma.
Sumber : aceh.tribunnews.com
