11 Organisasi Perempuan Aceh Sesalkan Pengusiran Pengungsi Rohingya oleh Mahasiswa

SERAMBINEWS.COM – Sebelas organisasi di Aceh yang berkomitmen melindungi hak-hak perempuan dan anak, menyesalkan tindakan pengusiran pengungsi Rohingya oleh sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara pada Rabu (27/12/2023) lalu.

Aksi demonstrasi yang diakhiri dengan pengusiran migran Rohingya dari basement Balai Meuseuraya Aceh (BMA) di seberang Kantor Gubernur Aceh itu dinilai para aktivis perempuanAceh dilakukan secara tidak bermartabat.

Untuk itu, para pimpinan lembaga 11 organisasi perempuan tersebut menyerukan pentingnya pihak universitas-universitas yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut untuk berkoordinasi dengan BEM masing-masing agar dapat menjelaskan secara bertanggung jawab tentang aksi tersebut. Soalnya, demonstrasi tersebut telah menimbulkan keresahan lain di tengah semrawutnya upaya penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Pertanyaan sikap itu disampaikan di Banda Aceh, Sabtu (30/12/2023), kepada awak media oleh pimpinan organisasi-organisasi perempuan di Aceh.

Mereka adalah Khairani Arifin, Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA);
Riswati, Direktur Flower Aceh (FA); Agustina, Presiden Serikat Inong Aceh (SeIA); Rahmil Izzati, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Aceh; dan Dian Marina, Koordinator Yayasan Pulih Aceh. Berikutnya, Irma Sari, Direktur Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF); Roslina Rasyid, Direktur LBH Apik Aceh; Laela Jauhari, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK); Eka Murni, Wakil Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia; Gabrina Rezeky, Pengurus Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh; dan Sumiati Khairiyah dari LSM Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI).

Dalam pernyataan bersama kesebelas organisasi perempuan itu juga ditegaskan bahwa semua pengungsi, khususnya anak-anak dan perempuan yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (kasusnya sedang dalam proses penyelidikan) perlu diperhatikan, dilindungi dan dipenuhi hak-hak mereka, terutama layanan hak dasarnya. “Kami menekankan pentingnya akses perempuan dan anak-anak terhadap layanan kesehatan yang memadai. Ini melibatkan penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan anak, serta pelayanan yang mencakup pemantauan kesehatan mental,” bunyi petisi tersebut.

Mereka juga mendorong pemerintah untuk bisa memberikan penampungan sementara yang layak untuk korban dengan standar terpenuhinya hak asasi manusia (HAM). “Kami juga mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan penanganan dan penyelesaian secara baik serta bermartabat dengan berdasarkan semua aturan yang berlaku, pemenuhan HAM, termasuk pemahaman serta implementasi syariat Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” seru mereka.

Para pimpinan organisasi perempuanAceh itu juga mendorong Pemerintah Aceh untuk mendesak pemerintah pusat memberi perhatian yang serius terkait kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sehingga penyelesaiannya dapat melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau lembaga lain yang terkait sesuai yang diatur oleh Perpres dan atau aturan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penting pula, menurut mereka, pelibatan masyarakat sipil secara konstruktif dengan aturan/syarat tertentu yang disepakati bersama dan mekanisme koordinasi yang baik dalam melakukan pendampingan dan penguatan terhadap pengungsi.

Mereka juga mendorong ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Aceh untuk menyampaikan pernyataan dan informasi yang menyejukkan bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan Rohingya serta mendorong masyarakat melakukan pemantauan untuk penyelesaian masalah ini. Pihak media massa juga disarankan untuk menyampaikan informasi terkait isu Rohingya dengan menggunakan prinsip jurnalisme damai (peace journalism).

Di sisi lain, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) juga diingatkan untuk memastikan hak-hak pengungsi terpenuhi, terutama hak atas keamanannya. “Kami mendukung upaya diplomasi dan kerja sama internasional dalam menangani akar masalah isu Rohingya. Solusi jangka panjang harus melibatkan komitmen global untuk menyelesaikan konflik, mengatasi penyebab utama pengungsian, dan memastikan keberlanjutan perdamaian,” bunyi butir terakhir pernyataan sikap itu.

Selain menyampaikan pernyataan sikap, sebelas pimpinan organisasi/LSM perempuan itu juga menuliskan kronologi masuknya migran atau pengungsi Rohingya ke Aceh dan bagaimana penerimaan dan bantuan masyarakat Aceh terhadap mereka sebelum terjadinya aksi pengusiran paksa oleh sekelompok mahasiswa pada 27 Desember lalu itu.

Disebutkan bahwa pengungsi Rohingya masuk ke Aceh pertama kali pada awal tahun 2009. Pada waktu itu, banyak perahu pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh. Nelayan dan warga setempat secara spontan memberikan pertolongan, memberikan makanan, air, dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada migran yang tiba. Pertolongan dari nelayan Aceh terhadap pengungsi Rohingya mencerminkan sikap kepedulian dan solidaritas masyarakat lokal terhadap mereka yang mengalami krisis kemanusiaan.

Pertolongan dari nelayan Aceh terhadap pengungsi Rohingya mencerminkan sikap kepedulian dan solidaritas masyarakat lokal terhadap mereka yang mengalami krisis kemanusiaan. Meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk memberikan bantuan, warga Aceh menunjukkan semangat kemanusiaan dengan membantu pengungsi yang tengah menghadapi kondisi sulit dan risiko kehidupan yang tinggi. Penting pula untuk dicatat bahwa sejak saat itu, peristiwa serupa terjadi kembali di beberapa kesempatan, dan respons positif dari masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya terus berlanjut.

Namun, ketika di akhir tahun 2023 dan hadirnya lebih dari 100 pengungsi Rohingya, dan terkesan lambatnya respons pemerintah, ditambah dengan terbatasnya informasi tentang fakta-fakta atas situasi kekerasan yang dialami etnis Rohingya di negara asalnya, berpotensi semakin banyaknya berita hoaks dan narasi kebencian terhadap etnis Rohingya. Kejadian yang sangat memprihatinkan terkait pengungsi Rohinya di Aceh, ketika sejumlah mahasiwa yang menamakan dirinya Mahasiswa Nusantara melakukan pengusiran 137 orang pengungsi Rohingya yang didominasi perempuan dan anak-anak di Balai Meusuraya Aceh (BMA) pada Rabu, 27 Desember 2023.

Meski Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetapi Indonesia telah memiliki Undang-undang Hak Asasi Manusia, serta lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pada Pasal 1 ayat (1) Perpres dimaksud menyebutkan bahwa “Pengungsi dari luar negeri yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia disebabkan ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”

Merujuk pada regulasi tersebut di atas, maka para pendatang dari Rohingya yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dewasa, anak laki-laki dan anakperempuan, serta perempuan dalam kondisi hamil masuk dalam kategori sebagai pengungsi.

“Sehubungan dengan itu, sebagai organisasi-organisasi yang berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, kami sangat prihatin dengan situasi ini,” tulis mereka. Organisasi-organisasi yang menandatangani pernyataan di bawah ini memandang bahwa penemuan, kedatangan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian pengungsi tersebut harus dilakukan secara tepat, yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak mereka sebagai manusia, terutama kebutuhan khusus perempuan dan anak. (*)

Sumber : aceh.tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *