SIARAN PERS : SUARA PEREMPUAN AKAR RUMPUT TENTANG DAMAI ACEH

SIARAN PERS : SUARA PEREMPUAN AKAR RUMPUT TENTANG DAMAI ACEH

Damai Aceh telah berusia 15 tahun saat ini, usia yang relatif cukup untuk dijadikan tonggak refleksi dan evaluasi dalam suatu proses perjalanan. Ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai Aceh di Helsinky pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintahan Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka. Berbagai kebijakan di lahirkan dengan tujuan mendukung pelaksanaan dari apa yang telah diatur dalam UU PA. Untuk mempercepat proses pembangunan tersebut, Aceh juga mendapatkan alokasi dana otsus dalam jumlah yang besar, dan mulai diberikan ke pemerintah Aceh sejak tahun 2008.

Selama ini, refleksi perdamaian hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berada pada posisi dan jabatan tertentu dari Pemerintahanan Aceh, para tokoh partai politik, tokoh masyarakat dan jabatan tinggi lainnya, yang sebagian besar didominasi oleh laki-laki. Sehingga tidaklah heran, maka yang dibahas dan dibicarakan adalah persoalan-persoalan dari kacamata laki-laki. Berangkat dari kenyataan ini, maka Balai Syura Ureueng Inong Aceh (BSUIA) bersama dengan PKBI, Puan Addisa, Flower Aceh, AWPF, SP Aceh, SeIA, RPuK, Paska Aceh, LBH Apik dan Kontras Aceh, menyelenggarakan seminar virtual tentang “Suara Perempuan Akar Rumput untuk Damai Aceh” pada hari senin, tanggal 31 Agustus 2020 pukul 09.00  12.30 WIB. Sesuai dengan temanya, maka semua narasumber yang dihadirkan adalah perempuan dari akar rumput yang menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi dari hari ke hari dan harapan mereka terhadap kondisi kesejaheteraan Aceh yang adil dan merata dirasakan semua pihak termasuk perempuan. Seminar ini juga menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati), Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh (ibu Dr. Dyah Erti Idawati MT) dan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Pempuan dan perlidnungan Anak Aceh (Ibu Nevi Ariany SE).

Berbagai masalah nyata yang dihadapi perempuan akar rumput yang disampaikan oleh 6 orang perempuan pemimpin akar rumput dan cuplikan rekaman video dari perempuan akar rumput. Dra. Zalika yang merupakan pensiunan guru dan aktif melakukan pengorganisasian kelompok perempuan Serikat Inong Aceh (SeIA) mengatakan: “masih banyak perempuan korban konflik yang tinggal disekitar tempat tinggalnya yang masih merasakan trauma karena pengalaman mereka di masa lalu yang tidak tersentuh dengan program pemulihan yang holistik. Beberapa diantaranya memang telah meninggal, namun beberapa lagi masih hidup dan berjuang bertahan hidup dengan berbagai permasalahan hidup. Korban konflik umumnya hidup dalam kemiskinan, dengan pernikahan yang tidak tercatat sehingga berdampak pada pemenuhan hak karena ketiadaan berbagai admnistrasi kependudukan”. Ibu Zalika menutup presentasinya dengan mengatakan “ingin rasanya menikmati hidup layak dan sejahtera seperti perempuan-perempuan lain di negara maju, tapi sampai sekarang perempuan bahwa yang usia lansia termasuk korban konflik tetap harus bekerja keras karena tidak ada program yang memberdayakan untuk mereka”.

Lebih lanjut disampaikan oleh ibu Salminawati, pendamping Komunitas – AWPF, mengatakan: “persoalan kekerasan perempuan dan kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah juga masih tinggi seolah tiada henti, dengan pelaku adalah orang-orang yang dikenal bahwa orang2 dalam rumah mereka. Kebijakan yang ada, tidak sepenuhnya terimplementasi hingga tingkat terendah, di Gampong. Para korban memiliki menutup pengalaman kekerasan yang mereka alami, karena takut dengan imbas lainnya jika mereka membuka ke publik berbagai kekerasan tersebut. Disisi lain, juga masih ada budaya dalam masyarakat yang menekan perempuan korban kekerasan seksual dan malah memberi peluang bagi pelaku. Pendamping perempuan di komunitas juga harus menghadapi banyak stigmatisasi dan tekanan dari masyarakat, karena usaha memberikan pendampingan selalu dianggap memicu keterakan rumah tangga dan memisahkan istri dari suami mereka sehingga tidak mendapat dukungan masyarakat. Persoalan lainnya yang juga banyak dihadapi adalah penelantaran dari suami ataupun mantan suami terhadap istri dan anak-anak. Umumnya perceraian tidak tercatat di pengadilan, dan para perempuan tersebut berusaha sendiri untuk melanjutkan hidup dan menafkahi anak-anak mereka.”.

Permasalahan lain disampaikan oleh Ibu Aflinda dari Puan Addisa. Perempuan dissabilitas netra yang juga bekerja sebagai guru di sekolah SLB mengatakan: “walau damai sudah 15 tahun, dan banyak kemajuan, tapi tetap saja kelompok dissabilitas mengalami berbagai diskriminasi. Selama ini program-porgram yang diberikan kepada para dissabilitas bukan berdasarkan pada kapasitas dan skill yang dimiliki, tapi pada jenis dissabilitas mereka. Misalnya, yang tuna netra selalu didorong menjadi tukang pijat, padahal banyak perempuan disabilitas netra yang punya kapasitas lainnya. Program yang diberikan juga tidak mempersiapkan perempuan dengan dissabilitas bisa berkopentisi/bersaing dengan kemajuan zaman, menyebabkan orang dengan dissabiltas khususnya perempuan selalu tertinggal dan terus hidup dalam kemiskinan. Dalam sektor hukum, Ibu Aflinda mengatakan bahwa banyak perempuan dan anak disssabilitas yang juga mengalami kekerasan termasuk kekerasan seksual. Keterbatasan yang mereka miliki sering sekali dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan kasus hingga selesai. Tidak hanya pada akses keadilan, perempuan dissabilitas juga mengalami pembatasan pada hak politik dimana mereka belum bisa menyampaikan suara mereka secara bebas karena dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ibu Aflinda menyampaikan harapannya “agar diskriminasi ini tidak lagi dialami dan mendapatkan akses pada layanan yang berkualitas dan mendapatkan peluang-peluang untuk pengembangan hidup lebih baik sesuai dengan kapasitas masing-masing dengan pendidikan inklusi dari tingkat paling rendah hingga ketingkat yang lebih tinggi”.

Persoalan ketiadaaan air bersih disuarakan oleh Yeni Hartini dari desa Naga Umbang Aceh Besar yang selama ini didampingi oleh Solidaritas Perempuan. “ sudah sejak tahun 2017 kami tidak bisa menikmati air bersih, meski kami hiudp di wilayah yang mengandung batu kars tinggi. Kami terpaksa mengkonsumsi air dengan kualitas tidak layak konsumsi, karena tidak punya pilihan lain. Bahkan sudah sejak dua tahun ini, warga desa tidak laki ke sawah karena kekeringan (hujan tidak turun). Padahal kami menggantungkan hidup dari sawah yang tadah hujan. Jadi, selain tidak ada air bersih, kami juga sedang terancam kehilangan ketahanan pangan. Persoalan ini sudah disampaikan ke tingkat Kabupaten dan Porvinsi, dan mendapatkan respon yang baik, tapi masih jangka pendek, dengan bantuan supply air bersih yang dibawa ke Kampong. Meski jumlahnya sangat terbatas, hanya cukup beberapa hari saja”. Dilanjutkan ole Yenni, bahwa sulitnya akses pada air bersih merupakan dampak eksplotasi yang marak terjadi di sekitar Aceh Besar, mulai dari tambang dan juga illegal logging. “Harapan saya dan semua warga desa dan desa sekitar, agar persoalan ini secepatnya dapat diselesaikan secara jangka panjang oleh pemerintah”.

Persoalan terbatasnya akases perempuan dalam perencanaan terutama di tingkat Gampong disuarakan oleh Murita Kaur Keuangan Gampong di Kec Meuraxa Banda Aceh yang didampingi oleh Flower Aceh. “perempuan potensial sebenarnya banyak di masyarakat, tapi masih kurang diakui, kehadiran mereka masih dilihat untuk memenuhi kuota, sementara kebutuhan yang mereka sampaikan tidak dianggap penting untuk diterima dan ditindak lanjuti. Perempuan juga mengalami kesulitan untuk mengakses layanan terutama layanan kesehatan dan masih banyak petugas yang tidak cepat tanggap melihat persoalan-persoalan spesifik yang dialami perempuan”.

Hal senada disampaikan juga oleh Nurhayati dari Desa Nusa yang hadir atas nama PKBI. “Perhatian pemerintah terhadap pengembangan perempuan melalui dana desa, dibatasi dengan program—program yang dijalankan PKK, sementara PKK ditingkat gampong masih saja terfokus untuk program-program sporadic bukan program pemberdayaan jangka Panjang untuk mempersiapkan kemandirian perempuan secara ekonomi, secara politik juga menjadi perempuan yang cerdas”. Alokasi dana desa, belum memungkinkan diakses oleh perempuan peningkatan kapasitasnya. Dalam kondisi begitu, perempuan diberi ruang menjadi Tuha Puet di tingkat Gampong. Jadi bisa dibayangkan, dengan kapasitas yang masih lemah dan diapit oleh laki-laki, membuat posisi strategis sebagai Tuha Peut tidak dapat dimanfaatkan maksimal untuk mendengarkan dan mendorong program yang berkualitas. Keadaan ini perlu segera diselesaikan secara baik, agar perempuan juga bisa mendapatkan manfaat pembangunan dan perdamaian secara setara dengan laki-laki”.

Berbagai persoalan yang disampaikan ini mendapat tanggapan dan respon yang sangat baik dari Ibu Wakil Ketua TP PKK Aceh, Ibu Kadis PP3A Aceh dan juga dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Ketiganya senada dalam menyampaikan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi untuk menyelesaikan semua persoalan yang ril diangkat oleh perempuan akar rumput. Ibu Diah mengatakan bahwa “PKK sangat terbuka untuk melakukan perubahan dengan program-program yang ditujunan untuk penguatan kapasitas perempuan. Perlu dibicarakan tindak lanjut dari seinar ini, agar menemukan solusi yang tepat, meski tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setidaknya seminar ini semakin membuka mata kita bahwa banyak sekali persoalan di akar rumput yang menuntut untuk segera diselesaikan”. Ibu Nevi dari DP3A mengatakan bahwa Pemerintah Aceh punya komitmen serius untuk melakukan pemenuhan hak perempuan dan anak di Aceh, dilihat dari kebijakan yang dilahirkan. Terkahir ada Qanun nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan masih dihadapi oleh perempuan dan anak. “kita tetap perlu mengupayakan terus untuk menjawab berbagai kebutuhan perempuan”, lanjut bu Nevi. Ibu Bintang, Menteri Pemberdayaan Perempuan mengatakan berterimakasih telah diberi kesempatan untuk endengarkan langsung suara perempuan di Aceh. Dalam kapasitas sebagai Manteri, akan mengupayakan celah yang bisa digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang disebutkan tadi, namun ini perlu didorong sama-sama, dari Nasional seperti apa, dari Provinsi hingga level Desa seperti apa. Terutama yang paling penting adalah dengan memastikan suara perempuan di dengar terutama dalam proses perencanaan, dan memastikan kebijakan yang baik bisa terimplementasi hingga level terkecil.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Nara Hubung :

1.Aflinda, nomor kontak : 0813 60285079

2. Dra. Zalika, nomor kontak : 0821 65180618

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *